Bina Desa

Siaran Pers

HARI PANGAN SEDUNIA: IMPOR BERAS 2023 BUKTI NYATA INDONESIA GAGAL SISTEM PANGAN

Potensi kerawanan pangan khususnya pangan pokok beras yang harganya melonjak beberapa bulan terakhir menjadi alasan pemerintah melakukan pengadaan beras untuk cadangan beras pemerintah (CBP) melalui jalur importasi dengan volume penugasan impor yang terbilang sangat besar, yakni mencapai 3,5 juta ton. Jika penambahan impor sejumlah 1,5 juta setelah sebelumnya Bulog telah ditugaskan melakukan impor sejumlah 2 […]

HARI PANGAN SEDUNIA: IMPOR BERAS 2023 BUKTI NYATA INDONESIA GAGAL SISTEM PANGAN Read More »

Dialog Publik dan Diskusi Media

Pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, Mahkamah Konstitusi telah menggelar sidang pengujian formil UU Omnibus law Cipta Kerja dengan agenda mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh PEMOHON yang terdiri dari gabungan 15 organisasi masyarakat yaitu Serikat Petani Indonesia, Yayasan Bina Desa Sajadiwa, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, Serikat Petani Kelapa Sawit, Perkumpulan Pemantau Sawit

Dialog Publik dan Diskusi Media Read More »

Release Pers: Mengawal Demokrasi, Mengawal Konstitusi. Batalkan Omnibus Law!

Release Pers: Mengawal Demokrasi, Mengawal Konstitusi. Batalkan Omnibus Law! Komite Pembela Hak Konstitusional (KEPAL) Jakarta, 10 Juni 2021 – Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), sejak masuk dalam Prolegnas pada 22 Januari 2020 sampai dengan pengundangannya pada tanggal 2 November 2020, hanya memakan waktu kurang dari satu tahun. Proses cepat

Release Pers: Mengawal Demokrasi, Mengawal Konstitusi. Batalkan Omnibus Law! Read More »

Tunduk Pada WTO, Omnibus Law Ancam Kedaulatan Pangan

Jakarta, 12 Maret 2020 – Omnibus Law “melucuti” empat undang-undang penting sektor pangan yaitu UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura sebagai jawaban atas Putusan World Trade

Tunduk Pada WTO, Omnibus Law Ancam Kedaulatan Pangan Read More »

Deklarasi Rembug Rakyat Laut: Rakyat Berdaulat Menjaga Laut Bersama

JAKARTA, BINADESA.ORG – Nelayan tradisional dan rakyat di pesisir dan pulau kecil mendapat ancaman global berupa upaya menjual lautan sebagai finansialisasi dan privatisasi lautan dengan selubung menjaga laut. Upaya tersebut secara campur aduk disebut sebagai ekonomi biru yang hari ini mulai didiskusikan tanpa partisipasi penuh rakyat nelayan dalam “Our Ocean Conference.” Acara tersebut dihadiri oleh pemerintah

Deklarasi Rembug Rakyat Laut: Rakyat Berdaulat Menjaga Laut Bersama Read More »

Our Ocean Conference: Menyelamatkan Laut Dengan Menjual ?

JAKARTA, BINADESA.ORG – Pemerintah Indonesia akan menyelenggarakan Konferensi bertajuk “Our Ocean Conference” (OOC 2018) pada 29-30 oktober 2018 di Bali. Konferensi tersebut diselenggarakan setiap tahun oleh pemerintah, bersama dengan perusahaan dan lembaga internasional. Mereka berkumpul untuk mendorong berbagai macam agenda eksploitasi terhadap laut seperti Ekonomi Biru, Revolusi Biru, Pertumbuhan Biru,  … atau dalam istilah lain finansialisasi

Our Ocean Conference: Menyelamatkan Laut Dengan Menjual ? Read More »

Dunia Tanpa IMF-Bank Dunia: Wujudkan Kedaulatan Pangan dan Keadilan Sosial

BALI, BINADESA.ORG – Gerak Lawan sebagai aliansi strategis kelompok masyarakat sipil memanggil Rakyat Indonesia untuk Menggugat : Kehidupan tanpa Bank Dunia, wujudkan kedaulatan pangan dan tegakkan keadilan sosial. Gugatan rakyat adalah respon terhadap agenda pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF dimana Pemerintah Indonesia menjadi tuan rumah bagi pertemuan tersebut yang dimulai hari ini 10 sampai

Dunia Tanpa IMF-Bank Dunia: Wujudkan Kedaulatan Pangan dan Keadilan Sosial Read More »

Undang-Undang Desa Bukan Solusi Tunggal : Jelang Refleksi 3 Tahun Pelaksanaan UU Desa

JAKARTA, BINADESA.ORG – Sejak lama kawasan desa dihisap dan digulung pemodal dan program-program percepatan pembangunan ekonomi yang tak mengenal batas kedaulatan negara. Sudah lama desa tak memiliki hak dan kedaulatan atas ruang hidupnya. Dalam kondisi demikian, hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bak oase yang memberikan harapan akan adanya perubahan di desa. Harapan ini disandarkan

Undang-Undang Desa Bukan Solusi Tunggal : Jelang Refleksi 3 Tahun Pelaksanaan UU Desa Read More »

Kasus Kendeng : Darurat NAWACITA JOKOWI-JK

JAKARTA, BINADESA.ORG–Hari ke-7 Aksi Tenda Kartini Kendeng Depan Istana. Jokowi-JK menawarkan nawacita dalam visi-misinya sebagai calon Presiden – calon Wakil Presiden. Komitmen dan janji pemimpin bangsa, dokumen resmi yang didaftarkan ke KPU dan hutang kepada seluruh warga negara. Dokumen yang kemudian diturunkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pertanyaannya, bagaimanakah pemenuhan nawacita tersebut setelah

Kasus Kendeng : Darurat NAWACITA JOKOWI-JK Read More »

Forum Masyarakat Sipil Indonesia untuk Kebijakan Luar Negeri Merespon Pertemuan G20

“Kerjasama Perpajakan dan Reformasi Struktural dalam Perdagangan dan Investasi harus menjadi prioritas Indonesia di G20” Dua hari ini tepatnya tanggal 4-5 September berlangsung pertemuan Puncak G20 di Hangzhou, Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Presiden Jokowi hadir di pertemuan tersebut. Pertemuan puncak G20 yang mengangkat tema Pembangunan yang inovatif, menyegarkan, terhubung, dan inklusif berlangsung hampir satu tahun

Forum Masyarakat Sipil Indonesia untuk Kebijakan Luar Negeri Merespon Pertemuan G20 Read More »

Scroll to Top